Latar Belakang Dinas Kebudayaan

Minggu, 12 Maret 2017

PERATURAN TERBENTUKNYA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

Undang-Undang no. 22 tahun 1999

 dan Undang-undang no. 25 tahun 1999 diharapkan dapat menjadi titik tolak pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Kebudayaan.

Keputusan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kebudayaan sebagai Dinas Teknis Daerah mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kebudayaan dan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dibidang kebudayaan.

SEJARAH SINGKAT DINAS KEBUDAYAAN

Sejarah singkat berdirinya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengacu pada perda no.12.th.1988, tgl 18 oktober 1988 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerjaDinas Kebudayaan Provinsi DaerahTingkat I Bali dan Perda  no.14 th.1988 tgl.18 Nopember 1988, tentang penbentukan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Daerah Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali ( UPDPDKB ) Provinsi Daerah Tingkat I Bali . Bahwa pemerintah menimbang dan dipandang perlu meningkatkan pembinaan  pengembangan dan nilai - nilai budaya bangsa,karena Bali sebagai pusat pengembagan pariwisata bagian tengah, dampak negatif yang akan di timbulkan akibat dengan kedatangaan wisatawan mancanegara membawa  pengaruh pada nilai - nilai budaya daerah dan budaya nasional umumnya.

Untuk lebih berdaya guna dan behasil guna dalam pembinaan,pengembangan,dan  pelestarian nilai tersebut perlu pembentukan suatu lembaga yang khusus mengenai masalah masalah kebudayaan  berdasarkan “ Surat Menteri dalam negeri Tgl. 27 Agustus 1986,No.061/3148 /PUUD.perihal pembentukan Dinas Kebudayaan Tk.I Bali.

Pembangunan Bali yang terbatas dengan sumber daya alam diarahkan pada pengemangan potensi pertanian ,industri kecil.dan sektor jasa (kebudayaan) Kebudayan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu telah diwarnai kehidupan masyarakat Bali dalam berbagai aktifitas dimasyarakat. Kekhasan suasana kehidupan masyarakat Bali ini lebih maksimal sebagai “Living Culture” merupakan potensi daerah yang harus dipelihara secara berkelanjutan.

Dengan demikian Kebudayaan Bali sebagai salah satu prioritas pembangunan merupakan potensi yang sangat strategis untuk dilestarikan dan dikembangkan sebagai dinamisasi di tengah tengah perobahan lingkungan baik pada tatanan internal maupun global.

LATAR BELAKANG

Pala Dasar pembagunan Daerah Bali telah menggariskan bahwa bidang sosial budaya adalah merupakan sektor dasar. Dalam rangka pengembangan, pelestarian, nilai nilai budaya bali dipandang perlu melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai nilai budaya bangsa. Pemerintahan melalui proses pengembangan di bidang sosial budaya berusaha terus membina dan mengembangkan kebudayaan yang ada di daerah bali dengan membentuk lembaga Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Tk.I Bali sebagai tertuang dalam Praturan Daerah Tk.I Bali no.12.th.1988.